Perbedaan metodologi penghitungan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia kembali menjadi sorotan. Kedua lembaga ini menyajikan angka yang berbeda mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia, menimbulkan pertanyaan mengenai mana yang lebih tepat untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat. Perbedaan ini krusial karena data kemiskinan menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif.
Secara umum, Bank Dunia sering menggunakan garis kemiskinan internasional, yang saat ini ditetapkan pada standar hidup di bawah US$2,15 per hari (setara sekitar Rp33.000 dengan kurs saat ini) untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Standar ini digunakan untuk perbandingan global antarnegara. Sementara itu, BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang dihitung berdasarkan kebutuhan dasar minimum penduduk Indonesia, meliputi kebutuhan makanan dan non-makanan, serta disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi spesifik di Tanah Air.
Data terbaru dari BPS per Maret 2023 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 9,57 persen atau setara dengan 25,90 juta jiwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Bank Dunia dalam laporannya seringkali menyajikan data yang mungkin berbeda karena perbedaan ambang batas penghasilan yang digunakan. Perbedaan ini bukan berarti salah satu data sepenuhnya keliru, melainkan mencerminkan fokus dan tujuan analisis yang berbeda.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Kim, pernah menyoroti perbedaan ini dalam konteks bantuan pembangunan. Ia mengemukakan bahwa data Bank Dunia, yang menggunakan standar internasional, dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai posisi Indonesia dalam skala global dan memfasilitasi perbandingan dengan negara lain. Namun, untuk kebijakan domestik, data BPS yang spesifik dengan kondisi Indonesia dianggap lebih relevan.
Para ahli ekonomi seringkali berpendapat bahwa kedua data ini memiliki kegunaan masing-masing. Data BPS sangat penting untuk memonitor tren kemiskinan di dalam negeri, mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan, dan merancang program bantuan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, data Bank Dunia bermanfaat untuk membandingkan tingkat kemiskinan Indonesia dengan negara lain, menarik investasi asing, dan mengukur kemajuan pembangunan dalam kerangka global.
Perbedaan metodologi ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti survei pengeluaran rumah tangga, biaya hidup lokal, dan definisi ‘kebutuhan dasar’ yang bisa bervariasi. Bank Dunia mungkin lebih fokus pada pengeluaran riil dibandingkan pendapatan, sementara BPS mempertimbangkan berbagai aspek multidimensional kemiskinan.
Penting untuk dipahami bahwa kedua institusi tersebut memiliki otoritas dan metodologi yang diakui secara internasional. Bank Dunia berupaya menciptakan standar universal untuk analisis kemiskinan global, sementara BPS bertugas menyajikan potret akurat kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, dalam menganalisis isu kemiskinan di Indonesia, penggunaan kedua data ini secara komplementer akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kebijakan yang efektif seyogianya mempertimbangkan baik gambaran global maupun realitas lokal yang disajikan oleh masing-masing lembaga.
