Jakarta – Lembaga studi Center for Economic and Law Studies (Celios) menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia. Temuan ini berbanding terbalik dengan potensi kerugian ekonomi yang diprediksi mencapai Rp123,1 triliun akibat bencana tersebut.
Menurut Celios, besarnya potensi kerugian ekonomi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dampak kesehatan akibat asap, hingga kerugian di sektor pertanian dan pariwisata. Angka Rp123,1 triliun merupakan estimasi yang dihitung berdasarkan berbagai studi dan pengalaman bencana Karhutla sebelumnya.
Dalam analisisnya, Celios menemukan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih jauh dari memadai. Anggaran tersebut seringkali tidak mencukupi untuk pengadaan peralatan modern, pelatihan personel, hingga upaya restorasi lahan pasca-kebakaran.
Anggaran yang minim ini menjadi salah satu faktor krusial yang menyebabkan penanganan Karhutla kerap kali lamban dan kurang efektif. Ketika kebakaran terjadi, sumber daya yang tersedia seringkali tidak mampu mengendalikan api secara cepat, sehingga memperluas area yang terbakar dan meningkatkan tingkat keparahan dampaknya.
Dampak Karhutla tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga merembet pada aspek sosial dan ekonomi. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara hingga menyebabkan penyakit pernapasan, serta mengganggu transportasi udara. Sektor ekonomi seperti perkebunan, kehutanan, dan pariwisata juga mengalami kerugian signifikan akibat terganggunya operasional dan penurunan kunjungan.
Celios mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan alokasi anggaran terkait Karhutla. Peningkatan anggaran yang signifikan dianggap perlu untuk memperkuat kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons cepat terhadap kebakaran.
Selain itu, lembaga tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Edukasi publik mengenai bahaya kebakaran dan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan juga perlu digalakkan.
Potensi kerugian sebesar Rp123,1 triliun menjadi pengingat serius bahwa investasi dalam pencegahan Karhutla jauh lebih hemat biaya dibandingkan dengan kerugian yang harus ditanggung akibat bencana tersebut. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang memadai bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis untuk melindungi aset bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
