Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti isu krusial yang membebani likuiditas usaha di Tanah Air, yaitu tertahannya restitusi pajak. Penundaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini secara signifikan menggerogoti kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kas, yang berpotensi menghambat operasional dan investasi.
Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, masalah restitusi pajak yang tertahan ini telah menjadi keluhan berulang dari para pelaku usaha. Ia menekankan bahwa arus kas yang sehat adalah urat nadi bagi kelangsungan bisnis, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Arsjad menjelaskan bahwa restitusi pajak merupakan hak wajib pajak ketika terjadi kelebihan pembayaran. Dana ini seharusnya bisa segera dikembalikan oleh negara untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan, digunakan untuk membayar gaji karyawan, atau sekadar menjaga operasional harian. Namun, kenyataannya, proses pengembalian ini seringkali memakan waktu lebih lama dari seharusnya.
Dampak dari tertahannya restitusi pajak ini sangat terasa pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang umumnya memiliki ruang gerak likuiditas lebih sempit dibandingkan perusahaan besar. UMKM kerap kali sangat bergantung pada dana restitusi untuk menjaga perputaran modal usahanya.
Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan efek domino negatif. Perusahaan yang kesulitan arus kas mungkin terpaksa menunda pembelian bahan baku, mengurangi jam kerja karyawan, atau bahkan menunda rencana ekspansi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, termasuk potensi penurunan penyerapan tenaga kerja.
Pihak Kadin Indonesia mendesak pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk segera mencari solusi konkret guna mempercepat proses restitusi pajak. Diharapkan adanya penyederhanaan birokrasi, optimalisasi teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia di internal DJP untuk menangani lonjakan permohonan restitusi.
Menanggapi keluhan ini, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, pernah menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam proses restitusi. Berbagai upaya, termasuk digitalisasi proses dan penambahan personel, telah dilakukan untuk mempercepat pengembalian dana kepada wajib pajak yang berhak.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masalah ini masih perlu mendapatkan perhatian serius. Kadin Indonesia berharap dialog yang konstruktif antara pemerintah dan dunia usaha dapat terus terjalin untuk menemukan titik temu dan solusi yang berkelanjutan, demi menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
