Dua pejabat tinggi dari kementerian berbeda, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamendagri) Pahala Mansury dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamennaker) Afriansyah Noor, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada hari ini, Kamis (11/9/2026). Pertemuan tersebut secara spesifik membahas upaya penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kunjungan ini menunjukkan adanya sinergi antar kementerian dalam menangani isu krusial terkait nasib Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Afriansyah Noor dalam keterangannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan hak-hak PMI terpenuhi, mulai dari sebelum keberangkatan hingga kepulangan mereka.
Menurut Afriansyah, pembahasan utama dalam pertemuan tersebut mencakup evaluasi terhadap mekanisme perlindungan yang sudah ada dan identifikasi area-area yang memerlukan peningkatan. Fokusnya adalah bagaimana mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan PMI dan memperkuat sistem penempatan serta pengawasan yang lebih efektif.
Pahala Mansury menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri memiliki peran vital dalam advokasi dan perlindungan PMI di negara tujuan. Ia menyoroti perlunya koordinasi yang lebih erat antara Kemnaker dan Kemenlu dalam menindaklanjuti kasus-kasus PMI yang menghadapi permasalahan, baik hukum maupun non-hukum di luar negeri.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai pentingnya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada calon PMI mengenai hak dan kewajiban mereka, serta risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Hal ini diharapkan dapat membekali para PMI dengan informasi yang memadai sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri.
Data mengenai jumlah PMI yang bekerja di berbagai negara menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merumuskan strategi perlindungan. Meskipun angka pasti selalu dinamis, kedua wakil menteri sepakat bahwa peningkatan jumlah PMI yang terdaftar secara resmi perlu diiringi dengan peningkatan kualitas perlindungan yang diberikan oleh pemerintah.
Selain itu, dibahas pula mengenai peran teknologi dalam mempermudah akses informasi dan layanan perlindungan bagi PMI. Pemanfaatan platform digital diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menjangkau PMI yang berada di lokasi terpencil atau sulit diakses.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi yang lebih konkret antara Kemnaker dan Kemenlu, serta kementerian/lembaga terkait lainnya, dalam upaya memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia.
