Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, melalui Staf Ahli Bidang Regulasi dan Harmonisasi Perpajakan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Langkah strategis yang diambil mencakup penindakan terhadap penunggak pajak serta upaya menutup celah kebocoran pendapatan negara, guna memastikan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengumpulan pajak.
Pernyataan ini disampaikan di tengah upaya pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak yang ambisius. Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Fokus utama adalah pada upaya menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar atau belum melaporkan kewajiban pajaknya secara optimal.
Dalam strategi tersebut, penindakan terhadap penunggak pajak menjadi salah satu prioritas. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa semua pihak yang memiliki kewajiban pajak memenuhi tanggung jawabnya. Pemerintah berupaya menempuh jalur persuasif terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan adanya tindakan hukum bagi mereka yang secara sengaja menghindari pembayaran pajak.
Selain itu, upaya menutup kebocoran penerimaan pajak juga menjadi fokus krusial. Kebocoran ini bisa terjadi di berbagai sektor, mulai dari praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, hingga potensi korupsi dalam administrasi perpajakan. Purbaya menekankan perlunya sistem yang lebih transparan dan akuntabel untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
Data penerimaan pajak menunjukkan adanya potensi peningkatan yang signifikan jika seluruh wajib pajak patuh dan kebocoran dapat diminimalisir. Pemerintah terus berupaya memperbaiki basis data perpajakan dan meningkatkan kapasitas aparatur pajak dalam mendeteksi serta menindak pelanggaran.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang lebih luas, yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkeadilan. Peningkatan penerimaan pajak sangat vital untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional dan menjaga stabilitas fiskal negara.
Purbaya juga mengindikasikan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan memperbarui regulasi perpajakan agar selaras dengan dinamika ekonomi global dan nasional. Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, kementerian terkait, dan lembaga penegak hukum lainnya diharapkan dapat memperkuat efektivitas penindakan dan pencegahan.
Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak serta efektivitas implementasi kebijakan yang telah dirancang. Pemerintah berharap langkah-langkah proaktif ini dapat secara signifikan mendongkrak penerimaan negara dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.
