Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan bahwa pembagian penduduk ke dalam desil, yang mengelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran, bukanlah satu-satunya ukuran untuk menilai kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Pernyataan ini dilontarkan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif terkait analisis kemiskinan dan ketimpangan, mengingat data desil kerap menjadi rujukan dalam berbagai kajian.
Menurut Amalia, desil memang memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan atau pengeluaran. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan jika digunakan secara tunggal. Ia menyoroti bahwa faktor-faktor lain di luar pendapatan langsung perlu dipertimbangkan untuk memahami kesejahteraan masyarakat secara utuh.
“Desil itu memang pengelompokan dari yang terendah sampai tertinggi, tapi itu kan hanya satu dimensi. Kita perlu melihat dimensi lain yang juga sangat penting untuk mengukur kesejahteraan,” ujar Amalia dalam sebuah kesempatan, seperti dikutip dari beberapa pemberitaan.
Lebih lanjut, Amalia menjelaskan bahwa dimensi lain yang krusial tersebut mencakup akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kualitas perumahan, serta tingkat partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan multidimensional ini dianggap lebih mampu menangkap kompleksitas persoalan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai lapisan masyarakat.
Sebagai contoh, seseorang yang masuk dalam desil menengah ke atas berdasarkan pengeluaran, belum tentu memiliki kualitas hidup yang baik jika ia memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas atau pendidikan yang memadai bagi anak-anaknya. Sebaliknya, individu dalam desil yang lebih rendah mungkin dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik jika didukung oleh program-program sosial yang efektif dan akses ke sumber daya yang memadai.
BPS sendiri secara rutin melakukan survei untuk mengukur berbagai indikator kesejahteraan, tidak hanya terbatas pada data pengeluaran atau pendapatan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), misalnya, mengumpulkan data yang sangat kaya mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk kepemilikan aset, akses terhadap fasilitas, dan kondisi kesehatan.
Pentingnya pemahaman yang komprehensif ini juga menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan melihat gambaran ekonomi masyarakat secara holistik, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat merancang program-program intervensi yang lebih efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.
Oleh karena itu, Amalia mengajak semua pihak untuk tidak terpaku pada satu metrik saja. Analisis kondisi ekonomi warga Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih mendalam, mempertimbangkan berbagai indikator yang saling terkait untuk menghasilkan pemahaman yang akurat dan dapat diandalkan.
