Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, membantah keras adanya tuduhan diskriminasi terhadap perempuan terkait pencopotan Konstituen Wilayah (Konwil) Komite Nasional Pemuda Tani Indonesia (KPPG) di Surabaya. Keputusan ini diambil setelah adanya laporan dan evaluasi internal, bukan karena faktor gender.
Penegasan ini disampaikan oleh Amran menyusul kontroversi yang timbul setelah dirinya memberhentikan sejumlah pengurus KPPG Surabaya. Alasan pencopotan tersebut diklaim berkaitan dengan kinerja dan ketidaktaatan terhadap instruksi organisasi, bukan karena adanya motif merugikan perempuan.
Kronologi pencopotan ini bermula dari adanya temuan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap arahan dari DPP KPPG. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian selaku pembina organisasi, yang kemudian mengerucut pada keputusan pemberhentian sejumlah pengurus.
Menurut informasi yang dihimpun, evaluasi kinerja terhadap pengurus KPPG Surabaya telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Terdapat indikasi bahwa beberapa program kerja yang seharusnya dijalankan tidak terlaksana sesuai target, serta ada indikasi konflik internal yang mengganggu jalannya organisasi.
Pihak Kementerian Pertanian, melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa proses pencopotan telah melalui prosedur yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KPPG. Keputusan ini diambil demi menjaga marwah dan efektivitas organisasi dalam menjalankan program-programnya.
Menanggapi tudingan diskriminasi, Amran menekankan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan di semua lini. Ia menegaskan bahwa KPPG sebagai organisasi kepemudaan tani memiliki peran penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, dan efektivitas kepengurusan menjadi prioritas utama.
Lebih lanjut, Kementerian Pertanian membuka diri untuk melakukan dialog lebih lanjut dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun, keputusan pencopotan tetap akan dijalankan apabila evaluasi kinerja menunjukkan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan standar organisasi.
Kejadian ini menjadi catatan penting dalam dinamika organisasi kepemudaan tani di Indonesia, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam setiap kepengurusan organisasi, terlepas dari latar belakang gender anggotanya.
