Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disebutnya kurang menyukai usulan pemberian insentif untuk pembelian motor listrik. Prabowo optimistis bahwa Sri Mulyani pada akhirnya akan mendukung kebijakan tersebut demi mendorong transisi energi di Indonesia.
Pernyataan Prabowo ini dilontarkan usai menghadiri acara di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat (11/8/2023). Ia mengakui adanya perbedaan pandangan awal terkait besaran dan bentuk insentif yang akan diberikan kepada masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, khususnya motor.
Menurut Prabowo, Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda mengenai efektivitas dan dampak fiskal dari pemberian subsidi atau insentif motor listrik. “Bu Sri Mulyani memang agak kurang suka, tapi nanti akan suka,” ujar Prabowo dengan nada bercanda namun penuh keyakinan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang sempat mengungkapkan kekhawatirannya terkait besaran anggaran yang dibutuhkan untuk program konversi atau insentif motor listrik. Ia menekankan perlunya kajian mendalam agar program tersebut benar-benar efektif dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan.
Pemerintah memang tengah berupaya keras mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi transisi energi untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Salah satu langkah konkret yang diwacanakan adalah pemberian insentif bagi masyarakat yang ingin membeli motor listrik baru atau mengkonversi motor konvensional menjadi bertenaga listrik.
Tujuan utama pemberian insentif ini adalah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di kalangan masyarakat, mengingat harga motor listrik yang saat ini masih cenderung lebih tinggi dibandingkan motor konvensional. Diharapkan insentif dapat menekan selisih harga tersebut dan membuat motor listrik lebih terjangkau.
Diskusi mengenai besaran insentif dan skema pemberiannya masih terus berlangsung di tingkat kementerian. Berbagai opsi sedang dipertimbangkan, termasuk subsidi langsung, keringanan pajak, atau program tukar tambah. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama dalam percepatan elektrifikasi kendaraan.
Prabowo menambahkan bahwa ia akan terus berupaya meyakinkan Sri Mulyani dan pihak terkait lainnya agar kebijakan insentif motor listrik ini dapat segera direalisasikan. Dukungan dari Kementerian Keuangan sangat krusial mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program skala nasional.
Meskipun ada perbedaan pendapat awal, semangat untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik yang kuat di Indonesia tetap menjadi prioritas. Kolaborasi dan dialog antar pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan.
