PT Pertamina Patra Niaga bergerak cepat untuk menormalisasi dan mempercepat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Langkah ini diambil menyusul adanya kendala yang sempat menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah, memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Gangguan distribusi yang terjadi di beberapa titik di Kalbar, termasuk di daerah perbatasan, telah menjadi perhatian serius Pertamina Patra Niaga. Pihak perusahaan berkomitmen untuk segera memulihkan pasokan agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Menurut keterangan resmi yang dirilis, Pertamina Patra Niaga telah mengoptimalkan seluruh lini distribusi, termasuk armada transportasi darat dan laut. Upaya ini difokuskan untuk menjangkau daerah-daerah yang terdampak paling parah akibat kendala operasional sebelumnya.
Manajer Humas Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Subagyo, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau secara intensif ketersediaan stok BBM di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalbar. “Kami bekerja ekstra keras untuk memastikan pasokan kembali normal dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM,” ujarnya.
Penyebab utama gangguan distribusi ini disebut-sebut berkaitan dengan tantangan logistik di medan yang sulit serta peningkatan permintaan yang tidak terduga di beberapa wilayah. Pertamina Patra Niaga mengklaim telah melakukan evaluasi mendalam terhadap kendala tersebut dan menerapkan solusi perbaikan yang efektif.
Sebagai bagian dari percepatan normalisasi, Pertamina Patra Niaga juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian di Kalbar. Kolaborasi ini penting untuk memastikan kelancaran distribusi dan mencegah penimbunan BBM ilegal yang dapat memperparah kelangkaan.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pertamina Patra Niaga menjamin bahwa stok BBM di Kalbar saat ini mencukupi dan terus diupayakan agar ketersediaan tetap stabil ke depannya.
Sejumlah langkah strategis lainnya juga sedang dikaji, termasuk kemungkinan penambahan kuota distribusi di wilayah-wilayah tertentu yang menunjukkan indikasi peningkatan kebutuhan mendesak. Fokus utama tetap pada pemulihan sistem distribusi yang efisien dan merata di seluruh provinsi.
