Pemerintah Thailand berencana untuk mulai memungut biaya masuk (entry fee) dari wisatawan asing sebesar 300 baht (sekitar Rp136.000 hingga Rp243.000, tergantung kurs) pada tahun 2027. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pelestarian situs-situs budaya dan alam, serta mengelola dampak pariwisata.
Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Sermsak Polatkan, dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh media lokal. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan pendanaan untuk konservasi dan pengelolaan destinasi wisata yang semakin populer.
Sebelumnya, Thailand pernah mencoba memberlakukan biaya serupa pada tahun 2020, namun tertunda akibat pandemi COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata global. Saat itu, biaya yang diusulkan adalah 300 baht per orang, yang akan dikumpulkan melalui tiket pesawat.
Dana yang terkumpul dari biaya masuk ini rencananya akan dialokasikan untuk berbagai program, termasuk pemeliharaan tempat-tempat bersejarah, perlindungan lingkungan di pulau-pulau dan taman nasional, serta pengembangan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan. Ini diharapkan dapat membantu menjaga keindahan dan keaslian destinasi wisata Thailand bagi generasi mendatang.
Meskipun tanggal pasti pemberlakuan masih ditetapkan pada tahun 2027, pemerintah Thailand dilaporkan sedang dalam tahap finalisasi detail implementasi kebijakan. Hal ini termasuk penentuan mekanisme pengumpulan biaya yang paling efektif dan adil bagi para wisatawan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk operator penerbangan dan agen perjalanan.
Penerapan biaya masuk ini diharapkan tidak akan secara signifikan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Thailand, mengingat negara tersebut tetap menawarkan pengalaman budaya yang kaya, keindahan alam yang memukau, dan harga yang kompetitif dibandingkan destinasi populer lainnya di Asia Tenggara.
Pemerintah Thailand juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan pariwisata negara tersebut tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rincian lebih lanjut mengenai cara pembayaran dan pengecualian, jika ada, diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.
