Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, angkat bicara mengenai isu yang beredar terkait adanya ‘Desil 12’ dalam sistem bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan bahwa klaim tersebut tidak mungkin benar dan menjelaskan bahwa sistem desil yang digunakan dalam pemeringkatan kemiskinan hanya sampai pada angka 10.
Polemik mengenai ‘Desil 12’ ini muncul di tengah berbagai diskusi dan evaluasi terhadap penyaluran bansos di Indonesia. Keberadaan isu ini menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya kriteria penerima bantuan sosial ditentukan dan dikategorikan.
Airlangga Hartarto, dalam penjelasannya, merujuk pada Sistem Perlindungan Sosial (SPSo) yang menjadi dasar pemeringkatan kesejahteraan masyarakat. SPSo ini membagi rumah tangga menjadi sepuluh kelompok (desil) berdasarkan tingkat kesejahteraan mereka, di mana Desil 1 adalah kelompok termiskin dan Desil 10 adalah kelompok terkaya.
“Tidak mungkin ada Desil 12. Itu sudah pasti tidak benar. Sistem desil kita hanya sampai 10,” tegas Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya baru-baru ini. Penegasan ini penting untuk meluruskan informasi yang salah dan mencegah spekulasi lebih lanjut yang dapat meresahkan publik.
Ia menambahkan bahwa penetapan desil ini dilakukan berdasarkan berbagai indikator ekonomi dan sosial yang komprehensif. Data yang digunakan biasanya berasal dari survei terpadu, seperti yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait, untuk memastikan akurasi pemeringkatan.
Penyaluran bansos sendiri seringkali menjadi sorotan, terutama terkait ketepatan sasaran. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem agar bantuan sosial dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan secara efektif. Pemahaman yang benar mengenai sistem desil ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Meskipun demikian, pemerintah juga membuka ruang untuk masukan dan perbaikan terhadap sistem yang ada. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa kriteria dan mekanisme penyaluran bansos tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kemiskinan yang dinamis.
Masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh kementerian terkait atau sumber-sumber terpercaya lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang akurat mengenai program-program bantuan sosial. Isu ‘Desil 12’ ini diharapkan dapat segera terklarifikasi sepenuhnya dengan penjelasan dari pihak berwenang.
