Dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS Kesehatan oleh tenaga medis yang videonya viral mengundang berbagai respons, termasuk spekulasi bahwa tindakan tersebut dipicu oleh kelelahan atau burnout. Namun, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan tegas menyatakan bahwa kondisi burnout tidak dapat dijadikan pembenaran atas aksi perundungan (bullying) terhadap pasien.
Peristiwa yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial ini menunjukkan adanya dugaan tindakan tidak etis dari oknum dokter dan perawat terhadap pasien yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau BPJS Kesehatan. Hal ini sontak menimbulkan keprihatinan dan kemarahan publik.
Menanggapi isu ini, IDI melalui Ketua Umumnya, Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT, menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme tenaga medis. Ia menekankan bahwa, “Tindakan yang dilakukan itu sudah masuk dalam ranah bullying, dan itu tidak dapat dibenarkan,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (20/6/2024).
Dr. Adib Khumaidi menambahkan bahwa meskipun kondisi kerja yang berat dan tekanan psikologis bisa menyebabkan burnout pada tenaga medis, hal tersebut seharusnya tidak diekspresikan dengan cara merendahkan atau menghina pasien. Menurutnya, ada mekanisme internal di fasilitas kesehatan dan organisasi profesi yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah kelelahan kerja.
“Jika memang ada masalah seperti itu, harusnya ada sarana dan prasarana yang memfasilitasi dan memang di setiap organisasi profesi itu ada wadahnya. Tapi, tidak dibenarkan untuk melakukan bullying,” imbuhnya.
IDI juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan di internalnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh tenaga medis, baik dokter maupun perawat, senantiasa menjunjung tinggi etika profesi dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien, tanpa terkecuali status kepesertaan jaminan kesehatan mereka.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kesadaran dan penanganan yang tepat terhadap isu burnout di kalangan tenaga medis, sembari tetap menegakkan standar pelayanan dan etika yang berlaku demi kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan.
