Pemerintah Indonesia berencana hanya membangun tiga tower Rumah Susun (Rusun) baru pada tahun anggaran mendatang, sebuah langkah yang mengejutkan mengingat kebutuhan perumahan yang terus meningkat. Keputusan ini diambil dengan alasan utama untuk memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan rusun yang sudah ada, serta adanya kendala anggaran yang signifikan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU), Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa fokus utama pada tahun depan akan diarahkan pada revitalisasi dan pemeliharaan rusun-rusun yang telah beroperasi. Menurutnya, banyak rusun yang sudah ada membutuhkan perbaikan mendesak agar tetap layak huni dan aman bagi para penghuninya.
Anggito memaparkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan rusun baru akan sangat terbatas. “Tahun depan kita targetkan hanya 3 tower rusun baru. Kita lebih fokus ke perbaikan rusun-rusun yang sudah ada,” ujar Anggito dalam sebuah keterangan pada September 2026.
Alasan di balik pembatasan pembangunan rusun baru ini tidak hanya sebatas fokus pada perbaikan. Anggito juga menyinggung adanya kendala dalam hal pembiayaan dan anggaran yang tersedia. Keterbatasan dana menjadi faktor penentu dalam penentuan skala prioritas program pembangunan.
Lebih lanjut, Anggito menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keberfungsian rusun yang sudah dibangun. Ia mengibaratkan, membangun rusun baru tanpa merawat yang lama sama saja dengan membangun rumah baru namun membiarkan rumah lama roboh. Perbaikan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari struktural bangunan, fasilitas umum, hingga utilitas.
Pihaknya juga akan melakukan kajian mendalam terkait dengan efektivitas pembangunan rusun. Anggito menyatakan bahwa sebelum melakukan pembangunan baru dalam skala besar, perlu dipastikan bahwa rusun yang sudah ada benar-benar terkelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian layak dengan harga terjangkau. Program rusun memang menjadi salah satu solusi strategis pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan. Namun, dengan adanya penyesuaian prioritas ini, perhatian terhadap rusun eksisting menjadi sorotan utama.
Keputusan pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni rusun yang sudah ada dan memastikan keberlanjutan aset perumahan negara. Evaluasi dan pemantauan ketat terhadap proses perbaikan dan pemeliharaan akan menjadi kunci untuk melihat efektivitas kebijakan ini di masa mendatang.
