Konsep ‘Satu Penduduk, Satu Rekening’ (One Person One Account/OPOA) kembali mengemuka sebagai strategi ambisius untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan memastikan setiap warga negara memiliki akses dan penggunaan produk serta layanan keuangan formal, namun di balik potensi besar tersebut, terdapat pula sejumlah risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi.
Gagasan OPOA bukan hal baru, namun semakin relevan di tengah upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke lapisan masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten mendorong program ini sebagai bagian dari strategi nasional inklusi keuangan. Tujuannya jelas: memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Peluang yang ditawarkan OPOA sangat signifikan. Dengan memiliki rekening bank, masyarakat dapat dengan mudah menyimpan uang dengan aman, melakukan transaksi pembayaran secara digital, mengakses kredit, serta berinvestasi. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada rentenir, mempermudah penerimaan bantuan sosial, dan membuka pintu bagi partisipasi yang lebih besar dalam ekonomi formal. Data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki rekening, sehingga OPOA diharapkan dapat menjembatani kesenjangan tersebut.
Namun, implementasi OPOA tidak lepas dari risiko. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme, terutama jika identitas nasabah tidak diverifikasi secara ketat. Selain itu, literasi keuangan masyarakat yang masih rendah dapat membuat mereka rentan terhadap penipuan atau salah dalam mengelola dana di rekeningnya. Biaya administrasi yang mungkin dibebankan oleh bank juga bisa menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan berbagai strategi kebijakan yang komprehensif. OJK dan BI terus berupaya menyederhanakan proses pembukaan rekening, termasuk melalui program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) yang memanfaatkan agen Laku Pandai untuk melayani masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, edukasi literasi keuangan yang masif dan berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan secara optimal dan aman.
Alternatif kebijakan lain yang dapat dipertimbangkan meliputi pengembangan produk keuangan yang lebih ramah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti rekening tanpa biaya administrasi bulanan atau dengan saldo minimum yang sangat rendah. Pemanfaatan teknologi finansial (fintech) juga dapat memainkan peran penting dalam menyediakan akses layanan keuangan yang lebih mudah dan terjangkau, termasuk melalui dompet digital dan platform pembayaran berbasis ponsel.
Kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan OPOA. Pendekatan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada penyediaan rekening, tetapi juga pada peningkatan literasi, perlindungan konsumen, dan pencegahan penyalahgunaan, akan menjadi penentu keberhasilan program ini dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
