Kekhawatiran warga lokal terhadap dampak negatif pariwisata massal di Tokyo semakin memuncak. Laporan terbaru menyebutkan bahwa sekitar 2.000 unit hunian di distrik Shinjuku berpotensi dilarang untuk disewakan kepada wisatawan dalam jangka pendek. Keputusan ini diambil menyusul gelombang protes dari penduduk setempat yang mengeluhkan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh perilaku sebagian turis.
Masalah yang diangkat oleh para residen Shinjuku mencakup kebisingan yang berlebihan, sampah yang berserakan, serta pelanggaran privasi. Keluhan ini telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir, terutama seiring dengan pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi COVID-19. Menurut laporan dari media lokal seperti The Japan Times, kekhawatiran ini telah disampaikan kepada pihak berwenang setempat.
Pemerintah kota Tokyo, melalui dinas terkait, kini tengah mempertimbangkan langkah tegas untuk menanggapi keluhan warga. Salah satu opsi yang paling serius dibahas adalah pembatasan ketat terhadap penyewaan properti melalui platform seperti Airbnb di area yang terdampak paling parah. Angka 2.000 unit hunian ini merujuk pada properti yang diduga kerap disalahgunakan atau menimbulkan keresahan bagi penduduk permanen.
Seorang pejabat dari Pemerintah Metropolitan Tokyo, yang tidak disebutkan namanya dalam beberapa pemberitaan, menyatakan bahwa pihaknya sangat serius menanggapi masukan dari warga. “Kami memahami keresahan yang dirasakan oleh penduduk. Kami sedang mengkaji berbagai opsi kebijakan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan pariwisata dan kenyamanan warga lokal,” ujar pejabat tersebut seperti dikutip oleh Kyodo News.
Peraturan yang ada saat ini, terutama terkait dengan penyewaan jangka pendek, dianggap belum cukup memadai untuk mengatasi fenomena ‘turis nakal’. Beberapa pemilik properti, yang tergiur keuntungan dari sewa jangka pendek, dilaporkan kurang memperhatikan aturan mengenai kebisingan, penanganan sampah, dan interaksi dengan tetangga. Hal ini memicu ketegangan antara turis dan warga yang tinggal di lingkungan yang sama.
Dampak dari kebijakan larangan penyewaan jangka pendek ini diperkirakan akan cukup signifikan bagi industri pariwisata di Shinjuku. Distrik ini merupakan salah satu destinasi terpopuler di Tokyo, menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Pembatasan ini bisa mendorong wisatawan untuk mencari akomodasi di area lain atau beralih ke hotel tradisional.
Otoritas Tokyo berencana untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan warga, pemilik properti, dan pelaku industri pariwisata, sebelum mengambil keputusan final. Pertemuan dijadwalkan akan digelar dalam beberapa minggu ke depan untuk membahas draf peraturan baru yang lebih komprehensif.
Langkah yang diambil di Shinjuku ini bisa menjadi preseden bagi distrik-distrik lain di Tokyo yang juga menghadapi tantangan serupa akibat lonjakan jumlah turis. Observasi terhadap perkembangan kebijakan ini akan terus dilakukan, terutama terkait dengan tenggat waktu penerapan dan mekanisme pengawasan yang akan diberlakukan.
