Badan Geologi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan penutupan sementara terhadap 1.999 dapur SPPG yang beroperasi di berbagai wilayah. Keputusan ini diambil menyusul temuan bahwa seluruh dapur tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Langkah tegas ini diambil BGN sebagai upaya preventif untuk memastikan standar kesehatan dan keamanan pangan terpenuhi di seluruh fasilitas produksi. Penutupan sementara ini akan berlaku hingga dapur-dapur SPPG yang bersangkutan melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang diwajibkan, termasuk memperoleh SLHS.
Kepala BGN, Dr. Budi Santoso, dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 23 Mei 2023, menyatakan, “Kami tidak bisa berkompromi dengan kesehatan masyarakat. SLHS adalah bukti bahwa dapur tersebut telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat.” Ia menambahkan bahwa proses sertifikasi ini penting untuk mencegah potensi penyebaran penyakit melalui makanan.
Data yang dihimpun BGN menunjukkan bahwa dari total 2.500 dapur SPPG yang terdata, sebanyak 1.999 unit belum melakukan pendaftaran dan pengurusan SLHS. Angka ini mencakup dapur-dapur yang tersebar di 10 provinsi, dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Barat dan Jawa Timur. BGN telah memberikan tenggat waktu sejak Januari 2023 bagi para pengusaha dapur SPPG untuk segera mengajukan permohonan SLHS.
Dr. Budi Santoso juga mengutip pernyataan dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dr. Nadia Pramita, M.Sc, yang menekankan pentingnya regulasi ini. “Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. SLHS bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa produk pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi,” ujar dr. Nadia Pramita.
BGN berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada para pelaku usaha. Diharapkan, dengan adanya penutupan sementara ini, para pemilik dapur SPPG dapat segera memahami urgensi pemenuhan standar SLHS dan segera melakukan pendaftaran. BGN akan terus membuka jalur komunikasi dan memberikan pendampingan bagi dapur SPPG yang ingin memenuhi persyaratan tersebut agar dapat segera beroperasi kembali dengan standar yang aman.
