Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa penggolongan desil dalam pemetaan kemiskinan tidak serta-merta menjadikan seseorang kaya atau miskin. Penjelasan ini muncul sebagai respons terhadap potensi kesalahpahaman publik mengenai penggunaan desil dalam berbagai program bantuan sosial. Kemensos menekankan bahwa penetapan status kesejahteraan masyarakat jauh lebih kompleks daripada sekadar berada di desil tertentu.
Secara umum, desil adalah metode statistik yang membagi data menjadi sepuluh bagian sama besar. Dalam konteks kemiskinan, desil digunakan untuk mengurutkan rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran, dari yang terendah hingga tertinggi. Desil 1 mewakili 10% rumah tangga termiskin, sementara Desil 10 mewakili 10% rumah tangga terkaya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan bahwa sistem desil ini merupakan salah satu alat bantu untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun, ia juga menekankan pentingnya verifikasi lapangan dan pertimbangan indikator lain selain pendapatan semata. “Desil itu hanya gambaran awal, bukan keputusan akhir siapa yang layak dibantu atau tidak,” ujar seorang pejabat Kemensos dalam sebuah kesempatan.
Kesalahpahaman bisa muncul ketika masyarakat menganggap bahwa masuk dalam desil tertentu secara otomatis menempatkan mereka pada status kaya atau miskin. Padahal, ada banyak faktor lain yang memengaruhi kesejahteraan, seperti kepemilikan aset, akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan), tingkat pengangguran dalam rumah tangga, serta kerentanan terhadap guncangan ekonomi.
Penggunaan desil dalam program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data desil membantu pemerintah dalam memprioritaskan alokasi sumber daya kepada kelompok yang paling rentan.
Namun, Kemensos terus berupaya menyempurnakan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS ini mencakup lebih banyak variabel dan indikator untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Verifikasi dan validasi data secara berkala menjadi kunci agar pemetaan kemiskinan tetap relevan dan dinamis.
Dampak dari klarifikasi Kemensos ini diharapkan dapat mengurangi potensi gejolak sosial akibat kesalahpahaman dalam penyaluran bantuan. Masyarakat perlu memahami bahwa sistem klasifikasi kesejahteraan bersifat multidimensional dan terus dievaluasi.
Ke depan, Kemensos berkomitmen untuk terus meningkatkan akurasi data dan transparansi dalam pengelolaan program bantuan sosial. Penguatan sosialisasi mengenai kriteria dan mekanisme penyaluran bantuan juga menjadi prioritas agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh dan tidak hanya terpaku pada satu indikator.
