Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk tahun anggaran 2025. Permintaan mendesak ini diajukan untuk memenuhi kebutuhan krusial dalam penyelenggaraan berbagai survei dan kegiatan statistik vital yang mendukung pengambilan kebijakan pemerintah.
Menurut Amalia, tambahan anggaran ini sangat diperlukan untuk membiayai berbagai program strategis yang menjadi mandat BPS. Salah satu fokus utama adalah penguatan statistik dasar, yang mencakup survei ekonomi dan sosial yang mendalam. Hal ini penting untuk menghasilkan data yang akurat dan mutakhir mengenai kondisi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Secara rinci, permohonan anggaran tambahan ini akan dialokasikan untuk beberapa pos penting. Di antaranya adalah untuk pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 yang belum sepenuhnya tuntas, serta persiapan dan pelaksanaan Sensus Penduduk Lanjutan 2025. Selain itu, anggaran tersebut juga ditujukan untuk penguatan infrastruktur data BPS, termasuk pembaruan teknologi dan sistem informasi yang menunjang pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.
Kepala BPS juga menyoroti pentingnya anggaran ini untuk mendukung kegiatan statistik yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, berkomitmen untuk mencapai target-target SDGs. BPS memiliki peran sentral dalam menyediakan data indikator SDGs yang akurat dan terpercaya untuk memantau kemajuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.
Permohonan tambahan anggaran ini diajukan dalam konteks kebutuhan data yang semakin kompleks dan krusial bagi pembangunan nasional. Di era digital saat ini, kualitas dan kuantitas data statistik menjadi kunci utama dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Tanpa data yang memadai, pemerintah akan kesulitan dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi yang tepat, serta mengevaluasi efektivitas program yang dijalankan.
Selain itu, Amalia juga menekankan bahwa sebagian dari anggaran tambahan ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di BPS. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para statistikawan dan enumerator menjadi penting agar mereka mampu menguasai metodologi terbaru dan teknologi pengumpulan data yang terus berkembang. Hal ini juga untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan.
Sebelumnya, BPS telah menerima pagu indikatif anggaran untuk tahun 2025. Namun, dengan adanya kebutuhan mendesak untuk beberapa survei strategis dan penguatan infrastruktur data, tambahan anggaran tersebut dianggap sebagai langkah yang vital. BPS berharap pemerintah dapat mempertimbangkan permohonan ini demi tersedianya data statistik yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Indonesia yang lebih baik.
Besaran Rp 1,4 triliun yang diajukan BPS ini menjadi sorotan publik dan pemangku kepentingan. Kejelasan alokasi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut akan menjadi perhatian utama. Diharapkan, tambahan anggaran ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas dan relevansi data statistik yang dihasilkan oleh BPS, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh elemen bangsa.
