Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sebagian wilayah Kalimantan berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar karbon di Indonesia. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Sugiman, baru-baru ini menjelaskan bagaimana fenomena ini bisa memengaruhi dinamika perdagangan karbon, sebuah mekanisme yang diharapkan dapat mendorong mitigasi perubahan iklim.
Iman Sugiman mengemukakan bahwa Karhutla, yang merupakan salah satu sumber emisi karbon terbesar, dapat memengaruhi harga dan ketersediaan kredit karbon. Keterlambatan atau terganggunya proyek-proyek yang seharusnya menghasilkan kredit karbon akibat bencana alam ini bisa menyebabkan kelangkaan pasokan di pasar.
Pasar karbon, terutama yang berbasis proyek mitigasi seperti penanaman pohon atau restorasi lahan, sangat bergantung pada keberlangsungan dan efektivitas proyek tersebut. Karhutla dapat merusak area yang seharusnya menjadi subjek proyek, menggagalkan target pengurangan emisi yang telah direncanakan, dan pada akhirnya mengurangi jumlah kredit karbon yang bisa diterbitkan.
Lebih lanjut, potensi dampak tidak hanya terbatas pada sisi penawaran. Peningkatan kesadaran akan risiko bencana seperti Karhutla juga bisa mendorong permintaan terhadap kredit karbon yang berasal dari proyek-proyek yang terbukti tahan terhadap perubahan iklim atau proyek yang fokus pada restorasi ekosistem yang rusak. Namun, jika pasokan terganggu, harga kredit karbon bisa melonjak.
Pemerintah Indonesia sendiri terus berupaya mengembangkan pasar karbon domestik sebagai instrumen penting dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pelaksanaan perdagangan karbon diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
Dalam konteks ini, Karhutla yang berulang kali terjadi di Indonesia, termasuk di Kalimantan, menjadi tantangan serius bagi upaya mitigasi perubahan iklim dan pengembangan pasar karbon. Upaya pencegahan dan penanganan Karhutla yang efektif menjadi krusial tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan stabilitas dan kredibilitas pasar karbon.
Para pelaku pasar dan regulator perlu terus memantau perkembangan situasi Karhutla dan dampaknya terhadap proyek-proyek karbon. Strategi mitigasi risiko dan adaptasi terhadap bencana alam harus diintegrasikan dalam desain dan implementasi proyek-proyek yang terdaftar di pasar karbon untuk memastikan keberlanjutannya.
Ke depan, koordinasi yang lebih erat antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk menekan angka Karhutla. Hal ini penting agar pasar karbon dapat berfungsi optimal sebagai alat untuk mendorong investasi hijau dan mencapai target iklim nasional.
