Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengalokasikan dana sebesar Rp7 triliun untuk Badan Pusat Statistik (BPS) guna meningkatkan kualitas pendataan desil. Langkah ini diambil untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, yang krusial dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dana sebesar Rp7 triliun tersebut akan difokuskan pada pembaruan dan penguatan sistem pendataan desil yang dikelola oleh BPS. Pendataan desil merupakan metode pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan atau pendapatan mereka, mulai dari desil 1 (termiskin) hingga desil 10 (terkaya). Akurasi data ini menjadi fondasi penting bagi berbagai program bantuan sosial dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah.
Menteri Airlangga Hartarto dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa perbaikan kualitas data adalah prioritas utama. “Kita perlu memastikan bahwa data yang kita gunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Dengan data yang akurat, kita bisa mengarahkan bantuan dan program pemerintah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga efektivitasnya meningkat,” ujar Airlangga.
Alokasi dana ini diharapkan akan digunakan untuk berbagai keperluan teknis, termasuk pemutakhiran basis data, pelatihan petugas survei, pengembangan teknologi informasi untuk pengumpulan dan analisis data, serta peningkatan frekuensi survei. Dengan demikian, data desil yang dihasilkan akan lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, berbagai pihak kerap menyoroti adanya potensi ketidaksesuaian antara data kemiskinan yang ada dengan realitas di lapangan. Ketidakakuratan ini dapat menyebabkan program bantuan sosial tidak sampai pada sasaran yang tepat, atau justru ada kelompok masyarakat yang terlewatkan dari jangkauan program.
Penguatan pendataan desil oleh BPS ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Data desil yang akurat akan memungkinkan pemerintah untuk memantau progres pencapaian target SDGs dengan lebih baik dan melakukan intervensi yang diperlukan.
BPS sendiri memiliki peran sentral sebagai lembaga statistik negara yang bertugas menyediakan data statistik dasar bagi pemerintah dan publik. Dengan tambahan anggaran ini, BPS diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghasilkan statistik yang berkualitas, andal, dan tepat waktu.
Diharapkan, investasi besar ini akan membuahkan hasil nyata dalam bentuk kebijakan yang lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
