Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti adanya kelemahan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyaluran bantuan pasca-gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan ini disampaikan menyikapi respons terhadap bencana yang terjadi, menunjukkan perlunya perbaikan sistem komunikasi dan distribusi bantuan.
Perhelatan gempa bumi yang melanda wilayah NTT pada April 2021 lalu memang menyisakan duka mendalam dan menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya terkait distribusi bantuan. Gempa dengan magnitudo yang cukup besar ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memicu kebutuhan mendesak akan bantuan logistik, medis, dan hunian sementara bagi ribuan korban.
Airlangga Hartarto, yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian, dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa meskipun upaya penanganan bencana telah dilakukan, masih terdapat catatan penting terkait efektivitasnya. Salah satu poin krusial yang diangkat adalah adanya gap komunikasi dan sinkronisasi antara instansi pemerintah di tingkat pusat dengan pemerintah daerah yang berada di garis depan penanganan bencana.
Kelemahan koordinasi ini, menurut sumber yang dihimpun, dapat berimplikasi pada beberapa hal. Di antaranya adalah potensi keterlambatan dalam identifikasi kebutuhan riil di lapangan, duplikasi bantuan di satu lokasi sementara lokasi lain masih kekurangan, serta kesulitan dalam memetakan area terdampak yang paling membutuhkan prioritas penanganan. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat skala bencana dan urgensi penanganan.
Peristiwa serupa pernah terjadi pada bencana-bencana alam sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia, di mana tantangan koordinasi antara pusat dan daerah seringkali menjadi isu yang terus berulang. Struktur pemerintahan yang berlapis, perbedaan sistem informasi, serta kurangnya mekanisme komunikasi yang terintegrasi kerap menjadi hambatan.
Gempa di NTT yang terjadi pada 14 Desember 2021 dengan kekuatan magnitudo 7,4 dan berpusat di laut Flores, meskipun tidak berpotensi tsunami besar, telah menimbulkan dampak luas di beberapa kabupaten seperti Flores Timur, Lembata, Alor, dan Sikka. Data kerusakan dan korban jiwa yang terus diperbarui menunjukkan skala kebutuhan yang masif dari para pengungsi.
Menko Perekonomian saat itu, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya sinergi yang lebih baik. Ia menggarisbawahi bahwa penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama erat antara semua tingkatan pemerintahan, termasuk partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Perbaikan sistem pelaporan dan pemantauan real-time menjadi salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan.
Evaluasi pasca-bencana seperti ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan dan memperbaiki kebijakan serta sistem yang ada. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam manajemen bencana, serta pengembangan platform komunikasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dapat meminimalkan kendala serupa di masa mendatang, sehingga bantuan dapat tersalurkan lebih cepat dan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.
