Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan tanggapan atas tidak disebutkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato kenegaraan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (16/8/2024). Menurut Basuki, hal tersebut menunjukkan bahwa IKN belum menjadi prioritas utama dalam agenda awal pemerintahan mendatang.
Basuki menjelaskan bahwa dalam pidato tersebut, Prabowo lebih menekankan pada isu-isu yang dianggapnya mendesak dan fundamental bagi negara. “Itu kan pidato beliau, beliau menyampaikan hal-hal yang menurut beliau prioritas utama. Jadi, ya IKN belum prioritas utama,” ujar Basuki kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Pernyataan Basuki ini merujuk pada pidato Prabowo Subianto yang menyampaikan visi dan misinya sebagai presiden terpilih. Dalam pidato tersebut, Prabowo menyoroti berbagai aspek penting seperti kedaulatan pangan, hilirisasi industri, ketahanan energi, serta peningkatan kesejahteraan prajurit dan aparatur negara. Fokus pada isu-isu tersebut mengindikasikan adanya pergeseran prioritas pembangunan.
Kendati demikian, Basuki tidak serta-merta menyatakan bahwa proyek IKN akan dihentikan atau ditinggalkan sepenuhnya. Ia mengisyaratkan bahwa kelanjutan pembangunan IKN akan bergantung pada evaluasi dan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kita lihat nanti ke depan bagaimana kebijakan beliau,” tambahnya.
Proyek IKN, yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, telah menyerap anggaran negara yang signifikan dan menjadi salah satu mega proyek andalan di akhir masa jabatannya. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol, bendungan, dan istana kepresidenan terus dikebut menjelang target pemindahan ibu kota dari Jakarta.
Sebelumnya, berbagai pihak telah menyuarakan pandangan berbeda mengenai kelanjutan proyek IKN. Sebagian mendukung penuh untuk melanjutkan pembangunan demi pemerataan ekonomi dan mengurangi beban Jakarta, sementara sebagian lain mengkhawatirkan biaya besar dan efektivitasnya di tengah tantangan ekonomi nasional.
Tidak disebutkannya IKN dalam pidato perdana Prabowo sebagai presiden terpilih ini menjadi sinyal kuat bagi para pemangku kepentingan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai nasib kelanjutan proyek yang telah menjadi sorotan nasional dan internasional tersebut.
Selanjutnya, publik akan menantikan bagaimana pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan menyikapi dan mengarahkan pembangunan IKN di masa mendatang, terutama terkait alokasi anggaran dan prioritas nasional.
