Ribuan warga Spanyol dilaporkan turun ke jalan di berbagai kota, menyuarakan tuntutan agar pemerintah menerapkan pembatasan ketat terhadap pariwisata massal. Demonstrasi yang berlangsung pada hari Sabtu, 27 Juli 2024, di beberapa wilayah, termasuk Kepulauan Canary dan Balearic, bahkan berujung pada bentrokan dengan aparat kepolisian.
Aksi protes ini dipicu oleh kekhawatiran warga lokal mengenai dampak negatif pariwisata berlebih terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk kenaikan biaya hidup, kelangkaan perumahan, dan kerusakan lingkungan. Kelompok aktivis seperti ‘Canarias Se Agota’ (Kepulauan Canary Lelah) menjadi salah satu motor penggerak demonstrasi, mengorganisir massa yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang di berbagai lokasi.
Di Kepulauan Canary, khususnya Tenerife, ribuan demonstran berkumpul menuntut adanya ‘pariwisata yang berkelanjutan’ dan pembatasan jumlah turis yang datang. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Turismo sí, pero no así” (Pariwisata ya, tapi tidak seperti ini) dan “Canarias no está en venta” (Kepulauan Canary tidak dijual). Situasi memanas ketika sebagian demonstran mencoba mendekati area yang dianggap sebagai simbol eksploitasi pariwisata, memicu bentrokan dengan polisi.
Menurut laporan media Spanyol seperti El País dan EFE, bentrokan tersebut mengakibatkan beberapa orang mengalami luka ringan dan beberapa lainnya ditahan oleh pihak kepolisian. Aparat keamanan dikerahkan untuk mengendalikan massa dan mencegah kericuhan yang lebih luas.
Serupa dengan Kepulauan Canary, wilayah pesisir seperti Mallorca di Kepulauan Balearic juga menyaksikan aksi protes serupa. Warga setempat mengeluhkan harga sewa properti yang melonjak drastis akibat maraknya vila liburan dan hotel, membuat warga lokal kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau.
Juru bicara dari kelompok ‘Baleares Diu No’ (Kepulauan Balearic Mengatakan Tidak) menyatakan kepada pers bahwa model pariwisata saat ini telah membawa kehancuran sosial dan lingkungan. “Kami tidak menolak turisme, tetapi kami menuntut model yang menghargai penduduk lokal dan lingkungan kami,” ujar salah seorang juru bicara yang tidak disebutkan namanya.
Pemerintah daerah di wilayah-wilayah yang terdampak pariwisata massal telah mengakui adanya tantangan tersebut. Gubernur Kepulauan Canary, Fernando Clavijo, sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk mengevaluasi kembali kebijakan pariwisata dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengendalikan pertumbuhan sektor ini, meskipun belum ada keputusan konkret yang diambil terkait pembatasan jumlah turis.
Kementerian Pariwisata Spanyol sendiri belum memberikan tanggapan resmi yang spesifik terkait tuntutan pembatasan pariwisata yang disuarakan oleh ribuan warga dalam aksi demonstrasi akhir pekan ini. Namun, isu pariwisata berkelanjutan dan dampaknya terhadap komunitas lokal diperkirakan akan terus menjadi agenda penting dalam diskusi politik di Spanyol.
Pekan mendatang, dijadwalkan akan ada pertemuan antara perwakilan kelompok aktivis dan pejabat pemerintah daerah di Kepulauan Canary untuk membahas lebih lanjut tuntutan warga. Hasil dari pertemuan tersebut akan menjadi indikator awal mengenai langkah-langkah konkret yang mungkin akan diambil untuk menanggapi krisis pariwisata yang dirasakan oleh masyarakat setempat.
