Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas dengan mencopot Koordinator Wilayah (Korwil) Kelompok Pengawas Pangan Gede (KPPG) Surabaya. Keputusan ini diambil menyusul kegagalan penyerapan telur dari peternak yang tidak terselesaikan, menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha.
Pencopotan ini merupakan respons cepat dari Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap laporan mengenai lambatnya penyerapan produk peternakan, khususnya telur, oleh program yang seharusnya mendistribusikan bantuan pangan. KPPG Surabaya diketahui memiliki mandat untuk menyerap dan mendistribusikan komoditas pangan, namun dalam kasus ini, mereka dinilai tidak menjalankan fungsinya secara optimal.
Kronologi kejadian berawal dari adanya keluhan dari para peternak ayam petelur di Jawa Timur yang kesulitan menjual hasil produksinya. Tumpukan telur yang tidak terserap menyebabkan harga di tingkat peternak anjlok, sementara biaya operasional terus berjalan. Situasi ini memicu keprihatinan dan desakan agar pemerintah segera turun tangan.
Menteri Amran, yang dikenal proaktif dalam menangani masalah petani dan peternak, segera merespons laporan tersebut. Setelah melakukan verifikasi dan menemukan adanya kelalaian dalam pelaksanaan tugas oleh Korwil KPPG Surabaya, ia memutuskan untuk melakukan pergantian. Tindakan ini diharapkan dapat mempercepat solusi dan mengembalikan kepercayaan para peternak.
Data dari Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) sebelumnya sempat mengindikasikan adanya surplus produksi telur di beberapa daerah. Namun, mekanisme penyerapan dan distribusi yang tidak berjalan lancar menjadi akar masalah yang sesungguhnya. KPPG memiliki peran strategis dalam menjembatani antara produsen dan konsumen, terutama dalam program-program pangan pemerintah.
Dampak dari penyerapan telur yang lambat ini tidak hanya dirasakan oleh peternak, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pasokan pangan di tingkat hilir. Keterlambatan dalam menyalurkan bantuan pangan berbasis telur juga dapat menghambat program-program sosial yang mengandalkan komoditas tersebut.
Kementan menegaskan bahwa penyerapan produk pertanian dan peternakan merupakan prioritas utama untuk menjaga kesejahteraan petani dan peternak. Program-program seperti KPPG dibentuk untuk memastikan rantai pasok berjalan efisien dan harga di tingkat produsen tetap stabil. Kegagalan dalam menjalankan mandat ini tentu tidak dapat ditoleransi.
Langkah pencopotan ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi seluruh jajaran Kementan dan mitra pelaksana program agar lebih serius dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Evaluasi kinerja secara berkala dan penindakan tegas terhadap pelanggaran akan terus dilakukan demi tercapainya ketahanan pangan nasional yang kokoh.
