Penerapan skema Down Payment (DP) 0% untuk pembelian sepeda motor listrik dikhawatirkan dapat memicu lonjakan angka gagal bayar cicilan. Kekhawatiran ini datang dari kalangan pelaku industri pembiayaan yang menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan konsumen dan meningkatkan risiko kredit macet.
Anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), yang mewakili suara para perusahaan leasing, secara tegas menyampaikan keberatan terhadap wacana DP 0% untuk motor listrik. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai dorongan dari pemerintah maupun pihak produsen yang berupaya mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan tersebut.
Menurut para bos leasing, menghapus DP berarti total harga kendaraan akan dibebankan sepenuhnya kepada konsumen dalam bentuk cicilan bulanan. Hal ini dikhawatirkan akan membuat cicilan menjadi terlalu besar dan memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang menjadi target utama program ini. Tanpa adanya uang muka, konsumen tidak memiliki modal awal yang menunjukkan keseriusan dan kemampuan finansial untuk membeli kendaraan tersebut.
Lebih lanjut, para pelaku industri pembiayaan melihat bahwa penerapan DP 0% dapat menyulitkan proses penilaian kelayakan kredit oleh perusahaan leasing. Tanpa adanya DP, perusahaan leasing tidak memiliki indikator awal yang kuat mengenai kemampuan finansial calon pembeli. Hal ini berpotensi membuka celah bagi konsumen yang sebenarnya tidak mampu untuk tetap mengajukan pembiayaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko gagal bayar.
Data internal perusahaan pembiayaan menunjukkan bahwa konsumen yang melakukan pembayaran DP lebih besar cenderung memiliki catatan pembayaran cicilan yang lebih baik. DP berfungsi sebagai semacam ‘penyaring’ awal bagi calon pembeli, memastikan mereka memiliki setidaknya sebagian dari nilai kendaraan.
Wacana DP 0% ini muncul di tengah upaya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia melalui berbagai insentif, termasuk subsidi motor listrik konversi dan subsidi pembelian motor listrik baru. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi gas rumah kaca.
Meskipun niat di balik kebijakan ini baik untuk percepatan transisi energi, para pelaku industri pembiayaan menekankan pentingnya keseimbangan antara dorongan adopsi kendaraan listrik dan keberlanjutan finansial bagi konsumen maupun industri pembiayaan itu sendiri. Mereka menyarankan agar pemerintah dan produsen mempertimbangkan model pembiayaan yang tetap memiliki komponen uang muka, atau setidaknya menawarkan skema cicilan yang terjangkau dengan analisis risiko yang cermat.
Dampak dari potensi gagal bayar cicilan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan leasing, tetapi juga dapat memengaruhi ekosistem industri otomotif secara keseluruhan. Lonjakan kredit macet bisa membuat perusahaan leasing lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, yang pada gilirannya dapat memperlambat laju penjualan kendaraan listrik.
Ke depan, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai model pembiayaan yang optimal untuk sepeda motor listrik. Peran serta aktif dari pemerintah, produsen, dan perusahaan pembiayaan sangat krusial untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengakselerasi adopsi kendaraan listrik tanpa mengorbankan stabilitas finansial masyarakat dan industri.
