WASHINGTON D.C. – Utang nasional Amerika Serikat mengalami lonjakan signifikan selama masa jabatan Presiden Donald Trump, menciptakan beban finansial yang kini ditanggung oleh setiap warga negara AS, diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 miliar. Kenaikan dramatis ini dipicu oleh kombinasi pemotongan pajak besar-besaran dan peningkatan belanja pemerintah, yang memicu defisit anggaran yang kian melebar.
Sebelum Trump menjabat pada Januari 2017, utang nasional AS tercatat sekitar 19,9 triliun dolar AS. Namun, pada akhir masa jabatannya di Januari 2021, angka tersebut melonjak hingga mencapai sekitar 27,7 triliun dolar AS. Kenaikan sebesar hampir 8 triliun dolar AS ini merupakan salah satu peningkatan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dalam periode waktu yang relatif singkat.
Salah satu pendorong utama lonjakan utang ini adalah Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Lapangan Kerja (Tax Cuts and Jobs Act) yang disahkan pada akhir 2017. Kebijakan ini secara drastis memotong tarif pajak perusahaan dan individu, yang meskipun diklaim akan mendorong pertumbuhan ekonomi, justru mengurangi penerimaan negara secara signifikan.
Selain pemotongan pajak, pemerintah Trump juga meningkatkan belanja di berbagai sektor. Anggaran pertahanan mengalami kenaikan, dan berbagai program pengeluaran lainnya turut berkontribusi pada defisit anggaran yang semakin membengkak. Respons terhadap pandemi COVID-19 pada tahun 2020, termasuk paket stimulus ekonomi besar-besaran, juga menambah beban utang secara substansial.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Congressional Budget Office (CBO) dan Treasury Department, per akhir tahun fiskal 2020, utang nasional AS telah melampaui 26 triliun dolar AS. Jika angka tersebut dibagi dengan populasi AS yang diperkirakan sekitar 330 juta jiwa, maka beban utang per kapita memang mendekati angka Rp2 miliar atau sekitar 80.000 dolar AS, tergantung pada kurs yang digunakan.
Para kritikus kebijakan fiskal era Trump berpendapat bahwa pemotongan pajak yang tidak diimbangi dengan pengurangan belanja yang setara merupakan resep untuk peningkatan utang. Mereka menyoroti bahwa manfaat dari pemotongan pajak tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan justru memperlebar kesenjangan ekonomi.
Di sisi lain, pendukung kebijakan tersebut berargumen bahwa pemotongan pajak dirancang untuk merangsang investasi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dalam jangka panjang. Namun, dampak positif tersebut dinilai belum cukup untuk menutupi defisit yang tercipta.
Dampak dari peningkatan utang nasional ini bersifat jangka panjang. Beban bunga yang harus dibayar oleh pemerintah AS setiap tahunnya semakin besar, mengalihkan dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi publik di bidang infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Hal ini juga dapat membatasi ruang gerak pemerintah di masa depan untuk merespons krisis ekonomi atau sosial lainnya.
Situasi ini menjadi perhatian serius bagi para ekonom dan pembuat kebijakan. Pengelolaan utang nasional yang berkelanjutan menjadi tantangan krusial yang akan terus dihadapi oleh pemerintahan AS di masa mendatang, dengan implikasi terhadap stabilitas ekonomi domestik maupun global.
