Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan sebagai alat untuk mengejar target penerimaan pajak. Penegasan ini disampaikan oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, untuk meredam kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan data sensus.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh BPS setiap sepuluh tahun sekali untuk mengumpulkan data komprehensif mengenai seluruh unit usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyediakan data statistik ekonomi yang akurat dan mutakhir guna mendukung perencanaan pembangunan nasional.
Amalia menjelaskan bahwa fokus utama Sensus Ekonomi adalah untuk memotret struktur ekonomi Indonesia, termasuk jumlah pelaku usaha, jenis kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data ini sangat krusial bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
Menurut Amalia, data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup berbagai jenis usaha mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga besar di seluruh sektor. Informasi ini akan menjadi basis data yang sangat berharga bagi berbagai kementerian dan lembaga, serta sektor swasta dan akademisi.
Menanggapi kekhawatiran adanya kaitan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak, Amalia secara tegas menyatakan bahwa BPS tidak memiliki mandat untuk melakukan penagihan pajak. Fungsi utama BPS adalah sebagai lembaga statistik negara yang menghasilkan data dan informasi statistik.
Lebih lanjut, Amalia menekankan bahwa data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang. BPS memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data individu maupun unit usaha yang tercatat dalam sensus. Penggunaan data hanya sebatas untuk keperluan statistik semata.
Persiapan Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah dilakukan sejak jauh hari, termasuk dalam hal metodologi, pelatihan petugas, hingga penyusunan instrumen survei. BPS berkomitmen untuk melaksanakan sensus ini secara profesional dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk efisiensi dan akurasi data.
Dengan jaminan dari pimpinan BPS, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 tanpa rasa khawatir. Keikutsertaan semua pihak sangat penting untuk menghasilkan gambaran ekonomi Indonesia yang akurat, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
