Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tegas menekankan pentingnya penguatan peran Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) sebagai agen pembangunan ekonomi nasional. Penekanan ini muncul dalam berbagai forum diskusi dan rapat dengar pendapat, di mana anggota dewan menyoroti potensi besar BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI, seperti yang disuarakan oleh beberapa narasumber, kerap kali menggarisbawahi bahwa BUMN, khususnya yang berstatus Persero, memiliki mandat ganda. Selain mencari keuntungan, BUMN juga diharapkan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dan berkontribusi pada agenda strategis pemerintah, termasuk hilirisasi industri dan pengembangan teknologi.
Salah satu poin utama yang disorot adalah perlunya tata kelola yang baik dan profesionalisme dalam manajemen BUMN. DPR mendesak agar pemilihan direksi dan komisaris dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi, bukan atas dasar politis. Hal ini penting untuk memastikan BUMN dikelola secara efisien dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selain itu, DPR juga mendorong adanya inovasi dan adaptasi di tubuh BUMN. Di tengah persaingan global yang semakin ketat dan perubahan lanskap bisnis yang cepat, BUMN dituntut untuk tidak stagnan. Investasi dalam riset dan pengembangan, serta adopsi teknologi digital, menjadi kunci agar BUMN tetap relevan dan mampu bersaing.
Fokus pada sektor-sektor strategis juga menjadi penekanan. DPR berharap BUMN dapat lebih berperan dalam mengembangkan industri hilir, memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, serta berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
Data menunjukkan bahwa BUMN memiliki aset yang signifikan dan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara. Namun, DPR menilai masih ada ruang untuk peningkatan kinerja. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan masukan yang konstruktif, DPR berupaya agar potensi BUMN dapat dimaksimalkan untuk kepentingan ekonomi nasional.
Dalam konteks yang lebih luas, penguatan peran BUMN Persero juga dipandang sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan BUMN yang kuat, sehat, dan inovatif, diharapkan Indonesia dapat lebih kokoh dalam menghadapi gejolak ekonomi global dan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang.
Ke depan, komunikasi yang intensif antara DPR, Kementerian BUMN, dan jajaran direksi BUMN akan terus dijaga. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terobosan-terobosan yang mampu mendongkrak peran BUMN sebagai penggerak utama perekonomian nasional.
