Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyoroti pentingnya Nationally Determined Contributions (NDC) dan Tata Kelola Iklim yang efektif. Penekanan ini dilakukan di tengah forum EKONIKLIM, sebuah platform strategis yang membahas sinergi antara ekonomi dan lingkungan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Forum EKONIKLIM yang menjadi ajang pertemuan para pemangku kepentingan ini menjadi momentum krusial bagi KLHK dan Kemenko Perekonomian untuk menyuarakan urgensi penguatan kerangka tata kelola iklim nasional. Fokus utama adalah pada implementasi NDC Indonesia yang ambisius serta bagaimana kebijakan ekonomi dapat selaras dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Menurut data terbaru, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri pada tahun 2030, dan hingga 41% dengan dukungan internasional. Komitmen ini tertuang dalam NDC yang diperbarui, menunjukkan keseriusan negara dalam berkontribusi pada upaya global pengendalian perubahan iklim.
Dalam diskusi di EKONIKLIM, para pejabat menekankan bahwa keberhasilan pencapaian target NDC sangat bergantung pada tata kelola iklim yang kuat. Ini mencakup koordinasi antarlembaga yang efektif, mekanisme pemantauan dan pelaporan yang transparan, serta insentif yang memadai bagi sektor-sektor ekonomi untuk bertransisi menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, secara konsisten mendorong pentingnya integrasi kebijakan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Beliau kerap menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim.
Di sisi lain, Kemenko Perekonomian turut berperan dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dirancang dapat mendukung pencapaian target iklim. Hal ini termasuk mendorong investasi hijau, pengembangan energi terbarukan, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam berbagai sektor industri.
Diskusi di EKONIKLIM juga menyentuh aspek pendanaan iklim. Diperlukan skema pembiayaan inovatif dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memobilisasi sumber daya yang cukup guna mendanai program-program adaptasi dan mitigasi, serta untuk mendukung transisi ekonomi yang lebih hijau.
Dengan semakin meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana terkait iklim, penguatan tata kelola iklim menjadi semakin mendesak. Forum seperti EKONIKLIM diharapkan dapat terus menjadi wadah dialog konstruktif untuk merumuskan strategi yang lebih adaptif dan resilien dalam menghadapi tantangan iklim di masa depan.
