Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyuarakan keprihatinan mendalam terkait potensi sumber daya perikanan Indonesia yang melimpah namun dinikmati segelintir pihak. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar hasil tangkapan ikan di laut Indonesia justru dicuri oleh kapal-kapal asing, sementara nelayan lokal dan rakyat Indonesia hanya kebagian sekitar 5% saja.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sebuah forum yang membahas kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya laut. Ia menekankan betapa besarnya kerugian negara akibat praktik pencurian ikan oleh armada asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Nusantara. Angka 5% yang dinikmati rakyat dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan luas dan kekayaan laut yang dimiliki Indonesia.
Menurut Prabowo, masalah pencurian ikan ini bukan isu baru, namun kompleksitasnya memerlukan penanganan yang serius dan terpadu. Ia menyoroti perlunya penguatan armada pengawas laut, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku ilegal, serta peningkatan kapasitas nelayan lokal agar mampu bersaing dan memanfaatkan sumber daya laut secara optimal.
Potensi ekonomi dari sektor perikanan Indonesia memang sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan kekayaan sumber daya ikan yang melimpah. Namun, realisasi pemanfaatan yang belum maksimal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Sebelumnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Program seperti penenggelaman kapal pencuri ikan menjadi salah satu simbol ketegasan. Namun, Prabowo menyiratkan bahwa upaya tersebut perlu ditingkatkan dan diiringi dengan strategi jangka panjang yang lebih komprehensif.
Lebih lanjut, Prabowo juga menyinggung pentingnya kedaulatan maritim sebagai fondasi utama dalam menjaga kekayaan laut. Tanpa kedaulatan yang kuat, kapal-kapal asing akan semakin leluasa mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia tanpa terkendali.
Pernyataan Prabowo ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk evaluasi dan penguatan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Fokus pada pemberdayaan nelayan lokal, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci agar potensi laut Indonesia benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.
Ke depan, tantangan besar menanti pemerintah untuk memastikan bahwa setiap jengkal laut Indonesia dijaga ketat dan kekayaannya dikelola demi kesejahteraan masyarakat, bukan justru dieksploitasi oleh pihak asing.
