Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyerukan kepada para pemuda untuk turut mengawal dugaan praktik mafia dalam tata niaga beras, yang diklaim telah merugikan negara hingga mencapai Rp71 triliun. Ajakan ini disampaikan sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian, khususnya terkait rantai pasok beras yang dinilai tidak efisien dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Pernyataan Mentan ini muncul di tengah kekhawatiran akan stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Beliau menekankan bahwa mafia beras diduga telah mengintervensi pasar, mulai dari penyerapan hingga distribusi, yang pada akhirnya memberatkan petani dan konsumen. Angka kerugian Rp71 triliun merupakan estimasi yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian, menunjukkan skala masalah yang sangat besar.
Menurut Mentan Amran, permainan dalam tata niaga beras ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengganggu upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Ia menyoroti bahwa praktik-praktik seperti penimbunan, permainan harga, dan kartel dapat terjadi di berbagai lini, mulai dari tingkat petani hingga pedagang besar.
Ajakan kepada pemuda bukan tanpa alasan. Mentan meyakini bahwa generasi muda memiliki energi, integritas, dan semangat untuk melakukan perubahan. Dengan memanfaatkan teknologi dan jejaring yang mereka miliki, pemuda diharapkan dapat menjadi agen pengawas yang efektif di lapangan, melaporkan setiap indikasi penyimpangan yang terjadi dalam rantai pasok beras.
Kementerian Pertanian sendiri telah berupaya melakukan reformasi di sektor pertanian, termasuk perbaikan sistem logistik dan distribusi. Namun, upaya ini dinilai belum sepenuhnya efektif jika masih ada pihak-pihak yang bermain di dalamnya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat, khususnya pemuda, dianggap krusial untuk memperkuat pengawasan.
Dugaan praktik mafia beras ini juga dikaitkan dengan disparitas harga yang sering terjadi antara harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen. Petani seringkali mengeluhkan harga jual gabah yang rendah, sementara konsumen harus membeli beras dengan harga yang melambung tinggi. Selisih harga yang besar ini diduga menjadi salah satu indikasi adanya keuntungan luar biasa yang dinikmati oleh para ‘pemain’ di tengah rantai pasok.
Estimasi kerugian Rp71 triliun menjadi sorotan serius. Angka ini mengindikasikan adanya potensi kebocoran anggaran atau pendapatan negara yang sangat signifikan jika dugaan praktik mafia ini benar-benar terjadi secara sistematis dan meluas. Pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti dugaan ini dengan serius dan melakukan audit serta investigasi mendalam.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, petani, pelaku usaha yang jujur, dan masyarakat luas, termasuk pemuda, akan menjadi kunci untuk memberantas praktik mafia beras. Penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan transparansi dalam tata niaga komoditas pangan menjadi langkah-langkah penting yang perlu terus diperhatikan.
